Pemerintahan B.J Habibie
PEMERINTAHAN
B.J HABIBIE
11 Maret 1998 Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi
Presiden dan Wakil Presiden
Setelah soeharto mengundurkan diri
menjadi persiden tangaal 21 Mei 1998, maka kekuasaan presiden diberikan kepada
wakilnya yaitu B.J Habibie untuk meneruskan pemerintahannya. B.J Habibie secara
resmi diangkat menjadi presieden pada tanggal 21 Mei 1998 yang memiliki tugas
mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan menciptakan pemerintahan
yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pembaharuan
yang dilakukan pada masa pemerintahan B.J Habibie antara lain :
1. Bidang ekonomi
2. Bidang Politik
3. Bidang Pers.
4. Bidang hukum.
5. Bidang Hankam.
6. Pembentukan cabinet.
7. Kebebasan menyampaikan pendapat.
8. Masalah Dwifungsi ABRI
9. Pemilihan umum 1999
Kelebihan
masa pemerintahan Habibie;
Berkaitan dengan semangat
demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan
yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan
ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan
besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sekotral
antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan
Habibie dalam menangani masalah bangsa.[4] Untuk mengatasi persoalan ekonomi,
misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu
sendiri yang menanggung biayanya.
Permasalahan baru yang muncul:
ü Berbagai pelanggaran HAM
bermunculan.
ü Masalah tragedi trisakti yang
tidak terselesaikan dan masalah semanggi I & II.
ü Masalah bank Bali.
ü Lepasnya Timor-Timur dari
wilayah NKRI.
ü Status hukum mantan presiden
Soeharto yang belum juga selesai.
ü Pertikaian antarkelompok yang
disebabkan oleh SARA yang mengancam stabilitas politik
0 komentar:
Posting Komentar